ALUR PERMOHONAN SENGKETA INFORMASIPPID DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO     1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa masuk. 2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Dokumen yang diperiksa: Berkas Permohonan Informasi Publik Berkas Keberatan Informasi Publik Tanda Terima Surat Permohonan dan Keberatan Identitas Pemohon 3. Jika Berkas Tidak Lengkap Diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi maksimal 7 hari kerja. Apabila sampai batas waktu tidak memenuhi persyaratan administrasi, ...

ALUR KEBERATAN INFORMASIPPID DESA CAMPUREJO TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Tahap 1Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Langkah 1Keberatan diajukan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah 2Pihak PPID memberikan keputusan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Jika pengajuan sengketa puas atas putusan PPID, maka sengketa dinyatakan selesai. Jika pengajuan sengketa tidak puas atas ...

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASIPPID DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO 1. PEMOHON INFORMASI → Datang ke Desk Pelayanan Informasi 2. DESK PELAYANAN INFORMASI Menulis Form Permohonan Informasi Publik (IP) dan ditandatangani oleh Pemohon Meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat Diserahkan ke PPID 3. PPID 10 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi 7 hari kerja tambahan apabila masih dalam proses, dengan pemberitahuan kepada pemohon Menginformasikan kepada pemohon apabila informasi ...

MAKLUMAT PELAYANAN "KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TANPA DISKRIMINASI SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN" EDI SAMPURNO, S.Sos. ...

VISI PPID DESA CAMPUREJO  " Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, Cepat, dan Responsif demi membangun Tata Kelola  Pemerintahan Desa Campurejo yang Bersih dan Terpercaya." MISI PPID DESA CAMPUREJO 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik yang Mudah Diakses oleh Seluruh Lapisan Masyarakat. 2. Menyediakan Data Desa yang Akurat, Terbuka, dan Diperbarui secara Berkala sesuai Regulasi Keterbukaan Informasi. 3. Membangun Infrastruktur Digital dan Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Mempercepat Proses Penyajian ...